Ciri Perguruan Tinggi Yang Sehat

Analisa ini berdasarkan banyaknya status Perguruan Tinggi yang di non aktifkan dan Pembinaan:

Memiliki Jumlah Dosen yang memenuhi syarat dalam setiap program studi (Syarat Jumlah Dosen Minimal dalam satu prodi adalah 6 orang dosen) & Memenuhi standar Rasio antara Jumlah Dosen dan Mahasiswa.

Jika dalam satu prodi jumlah dosen kurang dari jumlah dosen yang di syaratkan maka program studi tersebut bisa diragukan dari kualitasnya.
Karena Dikti baru-baru inipun sudah membuat Surat Edaran tanggal 23 Juni 2015 di Surat edaran tersebut bahkan ada kalimat penekanan sanksi untuk program studi tersebut.

Untuk mengetahui jumlah dosen dari setiap program studi maka kita bisa melihat dihalaman resmi dikti yang saat ini kita kenal forlap.dikti.go.id atau forlap.ristekdikti.go.id disana akan ditemukan menu pencarian untuk profil perguruan tinggi.

Menurut versi Kepmendikbud no 234/U/2000 dan SK 108/DIKTI/Kep/2001 (bidang IPA 1:20 dan bidang IPS 1:30). Tetapi edaran terbaru yang disampaikan oleh dikti melalui kopertis mendapatkan batas toleransi menjadi 1:30 untuk IPA dan 1:45 untuk IPS.

Jika sudah memenuhi rasio tersebut maka PTS tersebut bisa dikatakan memenuhi standar aman karena alasan utama nya adalah jika rasio dosen dan mahasiswa terpenuhi maka cara pengajaran akan lebih efektif dengan jumlah mahasiwa yang tidak terlalu banyak, walaupun bisa menjadi alasan dosen bisa ditambah dengan dosen luar biasa atau tidak tetap maka kewajiban dosen tidak tetap atau luar biasa biasanya tidak akan atau jarang full untuk mengajar di kelas.

Dan alasan kedua maka program tersebut aman dari pembinaan dari dikti karena dikti saat ini telah mengeluarkan edaran bahkan sampai dengan peringatan untuk memenuhi jumlah dosen atau mengurangi penerimaan mahasiswa agar memenuhi rasio dosen dan mahasiswa sesuai yang diharapkan.

Tidak Memiliki Konflik Internal Perguruan Tinggi.

Kenapa Konfilk Internal Perguran Tinggi menjadi point untuk menentukan Perguruan tinggi itu sehat atau tidak. Alasannya Pengelolaan perguruan tinggi akan kondusif jika organisasi atau pengelolaan dikelola oleh insititusi atau organisasi yang harmonis, tetapi jika pengelolaan perguruan tinggi oleh institusi dengan 2 kepemimpinan atau dualisme kepemimpinan maka akan tercipta pengelolaan yang kacau bahkan bisa memasuki legalitas institusi yang tidak bisa diakui secara hukum.
Dan itupun yang menjadi point Dikti atau Kopertis untuk membina perguruan tinggi yang memiliki konflik walaupun penyelesainya jika sudah memasuki ranah hukum maka perguran tinggi tersebut harus diluruskan secara hukum.

Tidak Melakukan Kegiatan Pembelajaran diluar domisili

Seperti yang diatur dalam permendikbud no 20 tahun 2011 tentang penyelenggaraan Program Studi diluar domisili Perguran Tinggi.

Melaporkan seluruh data dan informasi tentang perguruan tinggi serta pelaksanaan pada pangkalan data pendidikan tinggi.

Bagaimana cara kita mengetahui perguruan tinggi sudah melaporkan data perkuliahannya ke pangkalan data pendididikan tinggi kita bisa membuka di halaman forlap.dikti.go.id / forlap.ristekdikti.go.id

Memiliki Keabsahan Badan Hukum Penyelenggara Perguruan Tinggi bagi perguruan tinggi swasta (yayasan, perkumpulan, persyarikatan, ormas)

Program Studi dan Perguruan Tinggi memiliki izin pendirian dan telah terakreditasi.

Kita masyarakat bisa melihat di halaman forlap pada profil perguruan tinggi, jadi jika ada program studi yang menarik disebuah perguran tinggi tetapi di halaman forlap.dikti.go.id belum terdaftar kita harus hati hati, kenapa program studi tersebut sudah di promosikan, apalagi jika perguruan tingginya mengaku program studi tersebut sudah berjalan maka itu harus dipertanyakan.